Komdigi Siapkan Sistem Peringatan Darurat Bencana, Indonesia Lebih Siap Menghadapi Risiko
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus meningkatkan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi bencana.
Melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID), pemerintah menyiapkan sistem peringatan darurat yang andal dan terintegrasi, sehingga informasi kebencanaan bisa sampai ke masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat.
Sistem ini merupakan bagian dari upaya memastikan masyarakat selalu mendapat informasi terkini agar bisa cepat mengambil langkah aman saat terjadi bencana. “Informasi yang cepat dan tepat bisa menyelamatkan nyawa,” ujar salah satu pejabat Komdigi.
Kerja Sama Strategis dengan Jepang untuk Sistem DPIS
Langkah awal penguatan sistem ini dilakukan melalui kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) Jepang. Komdigi bersama JICA mengembangkan Disaster Prevention Information System (DPIS) sebagai sistem peringatan dini bencana.
Pertemuan antara Komdigi dan tim JICA Pusat Jepang serta JICA Indonesia berlangsung di Ruang Rapat DJID, Gedung Dana Reksa Lantai 22, Jakarta Pusat. Hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto, Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital Mulyadi, beserta jajaran tim terkait. Dari pihak JICA hadir tim misi dari Jepang dan Indonesia.
“DPIS ini merupakan proyek hibah Pemerintah Jepang melalui JICA, dan telah resmi diluncurkan pada September 2024,” jelas Wayan Toni Supriyanto. “Sistem ini kini sudah diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk diimplementasikan secara nasional agar penyebaran informasi kebencanaan bisa lebih cepat dan efektif.”
DPIS Sudah Digunakan oleh Berbagai Lembaga
Sejak 2024, DPIS sudah dimanfaatkan oleh berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Beberapa contohnya antara lain:
-
Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Komdigi
-
Pusat Pengendalian Operasi dan Pusat Data BNPB
-
BPBD DKI Jakarta
-
112 Call Center Kota Depok dan Kabupaten Badung
-
Lembaga penyiaran publik seperti RRI dan TVRI
Memasuki tahun 2025, pemanfaatan DPIS semakin meluas. Sistem ini kini juga digunakan oleh BPBD Provinsi Jawa Barat serta BPBD dan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota di seluruh wilayah Jawa Barat.
“Dengan DPIS, informasi bencana bisa sampai ke masyarakat lebih cepat, termasuk lewat SMS, notifikasi, dan dashboard khusus,” ujar Mulyadi, Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital.
Baca Juga: BNPB: 3 Daerah di Aceh Masih Berstatus Tanggap Darurat Bencana
Integrasi Infrastruktur Digital Nasional

Komdigi menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kapabilitas DPIS agar penyebaran informasi kebencanaan bisa lebih cepat dan terintegrasi. Pengembangan sistem ini juga diarahkan untuk mendukung pembentukan Sistem Komunikasi Nasional untuk Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (PPDR).
Sebagai langkah lanjut, Komdigi mengajukan proposal Technical Cooperation (T/C) kepada JICA Indonesia pada Agustus 2025. Kerja sama teknis ini mencakup:
-
Dukungan tenaga ahli TI untuk integrasi berbagai sumber informasi kebencanaan ke DPIS
-
Perluasan pemanfaatan DPIS secara nasional
-
Kajian kelayakan dan rencana integrasi Cell Broadcast System (CBS)
-
Pengembangan fitur lanjutan seperti multi-agency dashboard dan notifikasi darurat ke masyarakat
-
Dukungan penyusunan kebijakan dan pedoman operasional agar DPIS bisa terintegrasi dalam regulasi nasional
“Semua langkah ini dilakukan agar sistem bisa berjalan efektif dan terkoordinasi di tingkat nasional,” jelas Mulyadi.
Sinergi Indonesia-Jepang Perkuat Penanganan Bencana
Kerja sama antara Komdigi dan JICA Jepang menjadi bukti bahwa sinergi internasional bisa memperkuat kapasitas nasional dalam menghadapi bencana. Dalam pertemuan itu, pihak JICA menyampaikan paparan terkait latar belakang proyek, kondisi terkini, dan peluang kerja sama lanjutan.
“Kita berharap sinergi antara Indonesia dan Jepang ini dapat terus berlanjut untuk mewujudkan sistem peringatan dini yang andal,” ungkap Mulyadi. Dengan kerja sama ini, pemerintah bisa menghadirkan layanan yang lebih responsif, cepat, dan inklusif bagi masyarakat.
Layanan Tanggap Bencana yang Tangguh dan Adaptif
Dengan DPIS, Komdigi berkomitmen menghadirkan layanan komunikasi publik yang tangguh, adaptif, dan berpihak pada keselamatan masyarakat. Sistem ini dirancang agar pemerintah bisa merespons situasi darurat secara cepat, sehingga masyarakat bisa segera mengambil langkah aman.
“Setiap informasi yang sampai ke masyarakat akan diverifikasi dulu agar jelas dan bisa diandalkan,” kata Wayan Toni Supriyanto. Ia menambahkan, keberadaan DPIS juga membantu koordinasi antar lembaga agar penanganan bencana lebih efektif.
Dengan begitu, masyarakat bisa merasa lebih aman karena setiap kebijakan, informasi, dan peringatan darurat sudah terintegrasi dalam satu sistem nasional. Komdigi menekankan, teknologi harus menjadi alat untuk melindungi masyarakat, bukan hanya sekadar sistem informasi biasa.